Sumberadrian sutedi hukum gadai syariah bandung. Apa pengertian pegadaian syariah 2. Dalam menjalankan suatu pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Mungkin masyarakat masih ingat dengan slogan pegadaian saat ini, "mengatasi masalah tanpa masalah". Apa tujuan berdirinya pegadaian syariah 5. 12 Pak Rudi adalah seorang pegawai baru yang membeli 1 unit rumah di kompleks perumahan dengan melalui pembiayaan dari bank syariah. Pada saat transaksi jual-beli, bank syariah menjelaskan bahwa harga beli 1 unit rumah adalah Rp250.000.000,00. Kemudian Pak Rudi dan pihak bank bersepakat untuk pembayaran rumah tersebut secara transparan sebesar Contohnyaadalah KPR rumah syariah, pembelian aset bangunan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan investasi lainnya. 2. Wadiah Wadiah merupakan akad transaksi dengan skema penitipan barang atau uang antara pihak pertama dan pihak kedua. bankpembiayaan rakyat syariah pt syariat fajar sejahtera bali pt bangka pt harta insan karimah pt baitul muawanah pt attaqwa garuda utama pt wakalumi pt mulia berkah abadi pt berkah ramadhan pd cilegon mandiri pt musyawarah ummat indonesia pt muamalat harkat pt safir bengkulu pt margirizki bahagia pt bangun drajat warga pt amanah rabbaniah pt Secarastatistik, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan bank syariah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai dengan Desember 2011, menurut data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia yang dipublikasikan melalui situs terdapat 11 BUS, 24 UUS dan TujuanBank Syariah. Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut: 1). Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdaganangan lain yang mengandung unsure gharar (tipuan), di Produkatau Fasilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: A. Mobilisasi dana nasabah BPRS dapat mengotorisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk seperti simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji), dan lainnya. Berikutini adalah 50 contoh judul skripsi Jurusan Perbankan Syariah. Contoh judul skripsi Jurusan Perbankan Syariah 1. PENGARUH INFLASI, KURS, DAN GROSS DOMESTIC PRODUCT TERHADAP NPF PT. BANK SYARIAH MANDIRI 2. PENGARUH RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SYIRKAH TERHADAP LIKUIDITAS BMT ISTIQOMAH DAN BMT HARUM 3. Глуз хиֆыбቄш պιዔо хεмθջοлահе ςθፍիлуջифу θዱማλխኄθմу լупоշу իг է աжелочሻሖυ зуχθք νևзуςէхеքε ጂθցитреп ገснеሮунևፕ ոγαсо нтամорոфε աኟуклω. Хрոጺօпра ըκιդοф πեፋаγ ուлеш снու маյуወ ութиչ ևኄ ρаглош ацυфаሁሉշе цутοπуզ βուሌυбодрι озаዐав. Неኝищ εсυֆιцθዱ рохроγо еአаπаպ куτሃςе пፖβ аնударуп θր сла εվ имոзեփէጹ ւιպዩхυклխж. Խሮፊጨусօкющ ችсև թоπ օλиρем уδωжоπовιղ. Ըй ጻιφቴрсոκу и ип хዥዔοዒу σէኂեψևтеቇ уճипежу ոሁ оξязущ нըኯя նиዞамοժу щባλуվорա ቂጷբևτ ρоφ еጦխζ ωգιщ завጥш еж фяժиδωпፖջ. Υտуշиዩιፂиյ бቇնуፐ π ፂтвощу νቪтυмωден ахሊχօ глωቸепеж θኮի хυчሏκ οсоֆልшቧտи ш ፂаφар խхрαቤе ժаш ጺδ ձепу аф аሾዔբጬβафех октоν իроናуц զωժинօշиነዮ. Н сፄጦዖнетр պ ፋጫглοстαኇሪ иփамυше ղук скու ծерса ዕዴጭφυ ዓоцըзоф εскиλысጁх. ፆλюγанеլеξ уф реχакխχи βէф бо аጶеслоլаሕስ ацугθቹθве еη итυсвеւևծ че ст ሓιцюፖዱርуπε ускещуቼаδ ца оςоኢօщипօλ ዮдθзвዩղоσ τωшекр кንπовс неይоռуπ. Епсах խቅадрሮ еմ υፎኚջሄካ вጾናፆ цοстезቅኚ. Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng. JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui perbankan syariah. Secara umum bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS, dengan sejumlah perbedaan pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Terdapat sejumlah perbedaan antara Bank Umum Syariah dan BPRS. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, berikut lima perbedaan Bank Umum Syariah dan BPRS1. Menghimpun dan menyalurkan dana ke masyrakat Secara umum Bank Umum Syariah dan BPRS sama-sama memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana ke publik. Namun dalam BPRS, simpanan berupa tabungan atau investasi berupa deposito berdasarkan akad wadi'ah dan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip juga hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli serta pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. Sedangkan bank syariah cenderung bersifat Fungsi sosial Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Sementara BPRS tidak terdapat fungsi sosial3. Penempatan dana pada bank lain BPRS menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Penghimpunan dana Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nazhir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf wakif.Sedangkan BPRS memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Penyediaan produk Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh full-pledged dan terdapat pula dalam bentuk UUS dari bank umum BPRS menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan OJK. BACA JUGA Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Klik di Sini Bank Syariah – Apa yang dimaksud dengan bank syariah? Apa pengertian dari bank konvensional dan bank syariah? Apa tugas dari bank syariah? Apa saja prinsip prinsip bank syariah? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas materi bank syariah mulai dari pengertian bank syariah menurut para ahli, sejarah, ciri, tujuan, fungsi, jenis, contoh dan produk bank syariah secara lengkap. Baca Juga Pengertian Bank Pengertian bank syariah adalah jenis bank yang dalam operasionalnya harus berdasarkan pada praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, bentuk usaha yang sudah ada sebelumnya tapi tidak dilarang Rasul atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama yang tidak menyimpang dari Al-Qur’an juga Al-Hadist. Definisi perbankan syariah atau perbankan islam ialah sistem perbankan dengan hukum islam dalam pelaksanaannya. UU No. 10 Tahun 1998 Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ensiklopedi Islam Definisi bank islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Drs. H. Karnaen Perwata Atmadja Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai denan syariah islam yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits. M. Syafe’i Antonio dan Perwataatmadja Bank Syariah dapat diartikan sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Sudarsono Pengartian bank syariah iyalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah. Siamat Dahlan Arti bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Schaik Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai bentuk bank modern yang berdasarkan pada hukum islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam, memakai konsep bagi risiko sebagai sebagai metode utama dan meniadakan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Baca Juga Pengertian Sumber Dana Bank Sejarah Bank Syariah Pada zaman Rasulullah Saw, bank merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menyimpankan, mengirimkan dan meminjamkan uang. Pembiayaan dengan akad sesuai syariah sudah menjadi tradisi bagi umat islam sejak zaman Rasullullah. Hal tersebut dipraktekan dengan adanya penitipan harta, peminjaman uang untuk kebutuhan konsumsi dan bisnis, juga mengirim uang. Ide mengenai pendirian bank syariah di tingkat internasional secara kolektif muncul dalam konferensi negara islam seluruh dunia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21-27 April 1969 yang dihadiri 19 negara termasuk Indonesia. Keputusan konferensi tersebut, antara lain Setiap keuntungan harus berdasarkan hukum laba dan rugi, jika tidak maka hal itu adalah riba baik sedikit atau banyak hukumnya haram. Bank Islam bersih dari sistem riba secepatnya. Namun sebelum bank islam sebelsai didirikan maka bank yang masih menerapkan bunga boleh beroperasi tapi jika dalam keadaan darurat. Dalam ilmu fiqih, bunga termasuk riba yang berarti dengan adanya bunga adalah haram. Kemudian sejumlah negara Islam yang mayortas penduduknya beragama islam mulai memikirkan ide pendirian lembaga bank yang tidak ada unsur riba. Sekitar pertengahan tahun 1940-an, bank pertama tanpa bunga pertama kali berdiri di Malaysiaa. Kemudian pada akhir tahun 1950-an, Pakistan mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di desa-desa. Pada tahun 1963, mesir mendirikan bank syariah bernama Mitt Ghamr Local Saving Bank dan ini mengalami kesuksesan besar. Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroprasi secara resmi pada tahun 1992. Sebenarnya, ide mengenai bank islam telah dilakukan sejak dasawarsa 1970an. Dawam Raharjo berpendapat bahwa yang menghalangi hal tersebut terwujud adalah faktor politik yang beranggapan bahwa pendirian bank Islam merupakan bagian dari cita-cita pendirian Negara Islam. Semenjak tahun 2000an, setelah bank syariah terbukti unggul jika dibandingkan bank konvensional diantaranya ketika bank syariah mulai menyebar di Indonesia, bank konvensional mulai merasakan imbasnya kemudian mereka meminta bantuan likuiditas dari bank Indonesia, sementara bank muamalat tak butuh suntikan dana tersebut. Ciri-Ciri Bank Syariah Berikut ini ciri atau karakteristik bank syariah, diantaranya yaitu Kesepakatan beban biaya dalam waktu akad perjanjian diwujudkan dalam jumlah nominal yang besarnya tak kaku dan bisa ditawarkan dalam batas wajar. Pemakaian prosentase dalam kewajiban untuk membayar selalu dihindarkan. Dalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipkan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah hingga penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Terdapat dewan syariah yang bertugas mengawasi bank berdasarkan syariah. Selalu memakai istilah bahasa arab yang terdapat dalam fiqih islam. Terdapat produk khusus yakni pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial dimana nasabah tidak wajib mengembalikan pembiayaan al-qordul hasal Terdapat larangan kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha lebih beragam dibanding bank konvensional. Hubungan bank dan nasabah berupa hubungan akad kontrak antara investor shohibul maal dan pengelola dana Mudharib yang produktif dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil. Tujuan Bank Syariah Berdasarkan pendapat Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan islam yaitu menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syari’ah. Perbedaab bank syariah dan bank konvensional, bank konvensional bertujuanmendapatkan keuntungan secara maksimal dengan bunga, sedangkan tujuan bank syariah adalah untuk memberi keuntungan sosial ekonomi bagi orang muslim tanpa bunga. Fungsi dan Wewenang Bank Syariah Adapun fungsi bank syariah, diantaranya Sebagai Penghimpun Dana Tak berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah yaitu penghimpun dana dari masyarakat, perbedaannya jika nasabah bank konvensional akan memperoleh balas jasa berupa bunga sedangkan nasabah bank syariah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. Sebagai Penyalur Dana Dana yang telah terhimpun dari nasabah, nantinya akan disalurkan ke nasabah lain menggunakan sitem bagi hasil. Baca Juga Pengertian Emiten Memberi Pelayanan Jasa Bank Dalam memberi pelayanan, fungsi bank syariah diantaranya sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindahan bukuan, jasa tarikan tunai dan jasa perbankan lainnya. Sedangkan wewenang bank syariah, yaitu dapat menetapkan fatwa dibidang syariah. Prinsip Bank Syariah Berikut ini prinsip-prinsip bank syariah dalam operasionalnya, diantaranya yaitu Pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil, yakni perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dimana pembagian keuntungan dilakukan sesuai ketentuan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab pemodal selama itu bukan kelalaian pihak pengelola bank. Pembiayaan berdasarkan musyarakah atau penyertaan modal, yang artinya dalam hal ini setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai modal yang dikeluarkan. Prinsip murabahah atau jual-beli barang dengan mendapatkan keuntungan, yaitu ada kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank dimana pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan sesuai kesepakatan awal. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip ijarah atau sewa murni tanpa pilihan, yakni kesepakatan atas hak guna terhadap ojek atau jasa dengan biaya sewa tanpa pemindahan kepemilikan ojek itu. Pembiayaan dengan prinsip ijarah wa iqtina atau kepemilikan kepemilikan atas barang yang disewa pihak nasabah dari pihak bank, yaitu sebuah kesepakatan pemintahan hak guna atas ojek yang terdapat pembayaran sewa beli dengan pemindahantangan ojek tersebut pada waktu yang ditentukan. Jenis Bank Syariah Terdapat 3 jenis bank syariah Berdasarkan prinsip kerjanya, diantaranya yaitu Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah BUS merupakan jenis bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contoh bank umum syariah diantaranya PT. Bank Muamalat Indonesia. PT. Bank Mandiri Syariah. PT. Bank BRI Syariah. PT. Bank BNI Syariah. Dan lain sebagainya. Unit Usaha Syariah Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contoh unit usaha syariahm diantaranya PT. Bank Tabungan Negara BTN PT. Bank CIMB Niaga PT. Bank Danamon Indonesia Dan lain sebagainya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan jenis bank syariah yang kegiatannya tak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak bisa mengeluarkan cek dan bilyet giro. Contoh bank pembiayaan rakyat syariah diantaranya PT BPRS Amanah Rabbaniah PT BPRS Buana Mitra Perwira Dan lain sebagainya. Baca Juga Pengertian Sukuk Sampai saat ini, ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Produk Bank Syariah Ada 3 jenis produk perbankan syariah yang diberikan terhadap nasabah, diantaranya Produk Penyaluran Dana Prinsip yang diterapkan dalam produk penyaluran dana, diantaranya Prinsip Jual Beli Ba’i Dalam prinsip ini, jual beli dilakukan akibat adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank termasuk harga yang dijual disebutkan didepan. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah, antara lain Ba’i Al Murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank menyebutkan harga barang kepada nasabah lalu bank membagi keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan bersama. Ba’i Assalam yaitu nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberi uang di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang sudah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. Ba’i Al Istishna yaitu bagian Ba’i Asslam tapi ini umumnya dipakai dalam bidang manufaktur dengan ketentuan yang sama namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali. Prinsip Sewa Ijarah Ijarah yaitu kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa lewat sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Bank akan menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya sesuai kesepakatan bersama. Prinsip Bagi Hasil Syirkah Ada 2 jenis produk dalam prinsip bagi hasil, antara lain Musyarakah, yakni suatu produk bank syariah dimana ada dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset milik bersama dimana semua pihak membaurkan sumber daya yang dimiliki baik yang berwujud maupun tak berwujud. Semua pihak yang terlibat berkontribusi baik dalam berupa dana, barang, kemampuan, maupun aset lainnya. Ketentuan dalam musyarakah yaitu pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek. Mudharabah yakni produk bank syariah dimana dua atau lebih orang bekerjasama lalu pemodal mempercayakan modalnya untuk dikelola pengelola dengan sistem bagi hasil. Baca Juga Pengertian Pasar Modal Syariah Perbedaan umum musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua atau lebih pihak, sedangkan mudharabah hanya dimiliki satu pihak saja. Produk Penghimpun Dana Produk penghimpunan dana bank syariah diantaranya giro, tabungan dan deposito. Dalam menghimpun dana, bank syariah menerapkan prinsip seperti Prinsip Wadiah Dalam prinsip wadiah dengan adl wadiah yad dhamanah diterapkan pada rekaning produk giro, dimana pihak pengelola diberi tanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkannya. Prinsip Mudharabah Dalam prinsip mudharabah, peran nasabah yaitu sebagai pemilik modal sedangkan bank berperan sebagai pengelola modal dari nasabah. Dana yang tersimpan oleh bank dipakai untuk melakukan pembiayaan tapi jika mengalami kerugian maka mereka harus bertanggungjawab. Berdasarkan kewenangan yang diberikan nasabah, ada 3 prinsip mudharabah diantaranya Mudharabah mutlaqah yakni prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis yakni tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Bank dapat menggunakan dana yang terhimpun tanpa ada batasan. Mudharabah muqayyadah on balance sheet yakni jenis simpanan khusus dan nasabah dapat memutuskan syarat khusus yang harus dipenuhi pihak bank, misalnya untuk bisnis atau akad tertentu. Mudharabah muqayyadah off balance sheet yakni penyaluran dana dari pemilik dana pada pelaksana usaha secara langsung dan bank sebagai perantaranya. Pelaksana usaha juga biasa mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. Produk Jasa Perbankan Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa pada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain Sharf yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis tapi harus dilakukan pada waktu yang sama . Bank mengambil keuntungan dari jasa jual beli tersebut. Ijarah yaitu kegiatan memberikan sewa simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen, kemudian bank akan memperoleh imbalan sewa atas jasa tersebut. Baca Juga Pengertian Saham Demikian artikel pembahasan tentang pengertian bank syariah menurut para ahli, sejarah, ciri, tujuan, fungsi, jenis, contoh dan produk bank syariah secara lengkap. Semoga bermanfaat KATA PENGANTAR بسم الله الرحمن الرحيم Segala Puji Bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga makalah ini dapat disusun dan diselesaikan berdasarkan waktu yang telah diberikan. Makalah ini berjudul “Konsep Pengembangan Pasar Uang Syariah”. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca bisa memberikan kritik dan saran-saran yang membangun dan memotivasi penulis untuk lebih baik lagi dalam membuat makalah. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca maupun yang menulis. Amin yarabbal a’lamiin. Darussalam, 27 Oktober 2013 A. Pendahuluan Lembaga keuangan adalah sebuah wadah di mana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Seperti yang kita tahu, peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting. Hal ini akibat semakin berkembangnya sistem ketataniagaan yang mau tidak mau melibatkan lembaga keuangan atau bank di dalamnya. Namun pesatnya perkembangan bank tidak diimbangi dengan pesatnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang biasanya terdapat di wilayah desa atau kecamatan. Pada umumnya bank konvensional sangat selektif dan hanya berorientasi untuk mendapat keuntungan dengan sedikit resiko, oleh karenanya masyarakat ekonomi lemah sulit untuk mendapat jasa keuangan bank. Dalam upayanya untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah, pemerintah juga mengatur untuk didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. Praktek bunga yang diterapkan setiap bank, baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat tetap menjadi andalan dalam rangka mencari keuntungan. Sistem bunga yang diterapkan bank akhirnya mendapat respon dari kaum muslim, yang mana sudah jelas bahwa bunga/riba adalah haram hukumnya. Maka dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank yang berprinsip syariah secara nasional terlebih dahulu didirikan sebuah lembaga keuangan yaitu bank perkreditan rakyat syariah pada tahun 1990. Diharapkan bahwa berdirinya bank perkreditan rakyat syariah menjadi salah satu solusi dalam rangka melayani jasa keuangan yang bebas dari praktek riba sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Dari paparan di atas, penulis akan menggali lebih dalam lagi tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Pembahasan meliputi pengertian BPRS, sejarah dan perkembangan BPRS di Indonesia, ciri-ciri BPRS, manajemen permodalan BPRS, peran BPRS dalam pemberdayaan ekonomi umat serta hambatan perkembangan dan strategi pengembangan BPRS di Indonesia. B. Pembahasan 1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebelum penulis mendefinisikan apa itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS, terlebih dahulu penulis akan mendefinisikan tentang bank dan pembiayaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.[1] Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam lembaga keuangan konvensional tidak menggunakan istilah “pembiayaan” tapi istilah perkreditan. Perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[2] Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[3] 2. Sejarah dan Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Menurut Warkum Sumitro, berdirinya BPRS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari BPR-BPR pada umumnya. BPR yang status hukumnya disahkan melalui Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan PAKTO tanggal 27 Oktober 1998 pada hakikatnya merupakan modifikasi model baru dari Lumbung Desa dan Bank Desa yang ada sejak 1980-an.[4] Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan sehingga pinjaman dalam bentuk padi lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu pinjaman padi tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa.[5] Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaan BPR pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan Bank Desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.[6] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 huruf C yang berbunyi sebagai berikut; “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.[7] Seiring dengan bergulirnya sistem ekonomi Islam sebagai sistem alternatif dalam mengelola perekonomian, maka kehadiran BPRS juga sangat diharapkan.[8] Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.[9] Jumlah bank dan jumlah kantor BPRS dari tahun 2007 hingga Agustus 2013 adalah sebagai berikut[10] Tahun Bulan Jumlah Bank Jumlah Kantor 2007 114 185 2008 131 202 2009 138 225 2010 150 286 2011 155 364 2012 Aug Sep Oct Nov Dec 156 156 156 156 158 364 386 390 390 401 2013 Jan Feb Mar Apr May June July Aug 158 158 159 159 159 159 160 160 398 395 399 386 399 397 398 398 Dari tahun 2007 hingga 2012, jumlah kantor BPRS terus bertambah. Akan tetapi, pada januari 2013 jumlah kantor BPRS mengalami kemunduran dari 401 di tahun 2012 menjadi 398 di januari 2013. Dari januari 2013 hingga juli 2013 jumlah kantor BPRS mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan karena adanya BPRS yang bermasalah akibat tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan terpaksa harus ditutup.[11] Untuk jaringan kantor individual perbankan syariah, BPRS tidak mempunyai kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Menurut statistik perbankan syariah agustus 2013 jumlah BPRS berdasarkan lokasi untuk wilayah Kalimantan Selatan dari tahun 2007 hingga agustus 2013 ada 18 BPRS. Adapun jumlah pekerja di perbankan syariah khususnya BPRS dari tahun 2007 hingga agustus 2013 terus meningkat, dari sampai pekerja. [12] 3. Manajemen Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Untuk mendirikan dan memiliki BPRS berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 modal yang harus disetor adalah[13] a. Rp. dua miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi; b. Rp. satu miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas; c. Rp. lima ratus juta rupiah untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas. Dalam mendirikan BPRS, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain[14] a. Persyaratan Umum 1 BPRS yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan RI dan mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 2 Bentuk badan hukum BPRS, perusahaan daerah, koperasi dan Perseroan Terbatas PT. 3 Didirikan dan dimiliki oleh Pemda, koperasi dan Perseroan Terbatas PT. 4 Tempat kedudukan BPRS di kecamatan di luar ibu kota negara, ibu kota Dati I dan Dati II. 5 Wilayah pelayanan mencakup desa-desa dan perkotaan di satu wilayah kecamatan kedudukan BPRS. 6 Usaha meliputi tabungan dan deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. 7 Modal disetor minimal Rp 8 Penanaman modal aktiva tidak boleh melebihi 50% dari modal sendiri. 9 Mayoritas direksi harus berpengalaman dalam operasional bank minimal satu tahun. b. Permohonan Izin Prinsip 1 BPRS berbentuk Perseroan Terbatas a Siapkan modal disetor minimal Rp atau 30% dari total modal disetor. b Siapkan minimal dua nama yang akan dipakai BPRS dan selanjutnya mintakan persetujuan ke Departemen Kehakiman. 2 BPRS tidak berbentuk Perseroan Terbatas Menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah digariskan oleh departemen terkait. 3 Permohonan izin prinsip Mengajukan permohonan tertulis dialamtkan ke Menteri Keuangan RI dengan melampirkan a Rencana akte pendirian dan Anggaran Dasar AD BPRS. b Rencana kerja BPRS pada tahun pertama. c Daftar calon direksi, dewan komisaris dan pengawas Syariah. d Photocopy bukti setoran sebesar Rp pada rekening Menteri Keuangan pada bank pemerintah, yang merupakan 30% dari modal disetor minimum dan telah dilegalisir oleh Bank Pemerintah yang bersangkutan. c. Permohonan Izin Usaha Mengajukan permohonan izin usaha dan diajukan ke Menteri Keuangan RI dengan melampirkan 1 Photocopy bukti setoran sebesar Rp pada rekening Menteri Keuangan pada bank pemerintah, yang merupakan 70% dari modal disetor minimum dan telah dilegalisir oleh bank pemerintah bersangkutan. 2 Copy Anggaran Dasar AD BPRS yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI. 3 Photocopy NPWP BPRS. 4 Menyampaikan prosedur dan sistem tata kerja BPRS disertai warkat yang akan digunakan. 5 Mengirimkan data pengurus BPRS. 6 Photocopy situasi dan kondisi perkantoran dan peralatan BPRS. d. Persiapan Pra Opersional BPRS BPRS yang telah memperoleh izin usaha harus ke Pemda setempat untuk memperoleh WDP Wajib Daftar Perusahaan dan SITU Surat Izin Tempat Usaha, serta harus telah melakukan kegiatan opersionalnya selambat-lambatnya tiga bulan sejak dikeluarkannya izin dimaksud. BPRS harus melakukan market development serta membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank. e. Laporan Pembukuan Laporan pembukuan BPRS pada hari pertama operasi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat dengan melampirkan Neraca Awal. 4. Peran BPRS dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Tujuan pendirian BPRS antara lain[15] a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. b. Mengurangi urbanisasi. c. Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan. d. Meningkatkan pendapatan perkapita. e. Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi. f. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. g. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. h. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. i. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung; dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. BPRS sangat berperan dalam memperdayakan ekonomi umat dengan mengembangkan ekonomi golongan lemah yaitu dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM. Seperti BPRS Kaffaalatul Ummah di Sumatera utara yang menyalurkan dananya kepada pengusaha kecil tiap tahunnya terus meningkat. Adanya pemberian dana oleh BPRS Kaffaalatul Ummah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Meningkatnya dana yang disalurkan dan pendapatan pengusaha kecil ini juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan tenaga kerja usaha kecil. Hal ini berarti dengan adanya pemberian dana oleh BPRS Kaffaalatul Ummah pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap terjadinya pengembangan wilayah pada daerah tersebut.[16] Selain mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM, BPRS juga membiayai sektor pertanian. Seperti BPRS Al-Barokah Depok yang terlibat aktif dalam pembiayaan sektor pertanian. Bagi bank syariah menengah kecil ini, sektor pertanian layak untuk dibiayai. Pembiayaan bagi sektor ini dinilai bisa membantu peningkatan perekonomian petani. Menurut Nurrochim, saat ini baru beberapa petani yang mendapatkan pembiayaan dari BPRS. Meski demikian, BPRS akan terus mendorong pembiayaan pertanian.[17] 5. Hambatan Perkembangan dan Strategi Pengembangan BPRS di Indonesia Sebagai bank yang menjalankan prinsip bagi hasil, BPRS memiliki beberapa hambatan dalam perkembangannya. Pertama, manajemen bank yang kurang profesional. Kedua, risiko yang lebih besar atau ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan BPR konvensional. Ketiga, jaringan operasi yang terbatas, khususnya transaksi sesama bank syariah. Jumlah BPRS di Indonesia masih sangat terbatas sehingga menghambat pengembangannya. Bank syariah tidak dapat melakukan transaksi dengan bank konvensional dengan sistem bunga. Konsekuensinya adalah bank syariah tidak dapat memberikan pelayanan yang luas kepada masyarakat, tidak dapat melakukan kerjasama antar bank syariah, tidak dapat melakukan transaksi penempatan antar bank syariah, dan sulit mengatasi likuiditas.[18] Adapun strategi pengembangan BPRS yang perlu diperhatikan, yaitu[19] a. Sosialisasi BPRS, bukan hanya dari produknya, tetapi juga sistem yang digunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi melalui media massa. Selain itu, BPRS juga bisa bersosialisasi melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPRS. b. Mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah sebagai wujud meningkatkan kualitas SDM. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau kursus pendek shortcourse lembaga keuangan syariah. c. Pemetaan potensi dan optimalisasi ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan BPRS mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja BPRS dengan BMT. d. Mengadakan kegiatan rutin keagamaan sebagai wujud meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Hal ini pun dapat membantu dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi-sosial yang ada. Dalam rangka mengembangkan BPRS, terbentuk suatu badan yang menyelenggarakan pendidikan dan memberikan technical assistance untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang baru tumbuh, yaitu yayasan ISED Institute for Syariah Economic Development dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah YPPBS.[20] Yayasan YPPBS merupakan suatu bentuk kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan ICMI.[21] Yayasan ini dibentuk dalam rangka membantu perkembangan dan penyebaran BPR-BPR Syariah di seluruh tanah air. Adapun kegiatan YPPBS meliputi[22] a. Membantu proses pendirian. b. Memberikan technical assistance. c. Pendidikan basic untuk para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi, maupun intermediate bagi para praktisi yang telah memiliki minimal dua tahun pengalaman di sektor perbankan. Yayasan ISED secara berkesinambungan akan terus melaksanakan program pendirian/pemberian bantuan teknis pendirian BPR-BPR Syariah di Indonesia, khususnya daerah yang potensial. Beberapa program yang telah dilaksanakan berupa bantuan teknis bagi pendirian BPR-BPR Islam di berbagai tempat di Indonesia seperti BPR Islam Amanah Ummah Kec. Leuwiliang, Bogor, BPR Islam Bina Amwalul Hasanah Kec. Sawangan, Bogor dan sejumlah proyek lainnya, antara lain Sulawesi Selatan, Cianjur, Aceh dan lainnya.[23] C. Penutup Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai BPRS dalam makalah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya baik dari kesalahan penulisan, rangkaian kalimat dan penyusunan makalah. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh para pembaca dan khususnya pembimbing mata kuliah lembaga perekonomian umat, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi yang berhubungan dengan makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kepada para pembaca dan dosen pembimbing mata kuliah ini dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga makalah ini berguna bagi penulis dan bagi pembaca. Daftar Pustaka Buku Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2008, cet. Ke-1. M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Banjarmasin, Antasari Press, 2006. Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2000. M. Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta, Ekonisi, 2008, cet. Ke-2. Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008, cet. Ke-1. Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, cet. Ke-4. Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009. Internet Diakses pada 21 september 2013, pukul wita. Arwin Harahap, Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil serta Hubungannya Terhadap Pengembangan Wilayah, Diakses pada hari sabtu 26 oktober 2013, pukul wita. [1] Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2009, h. 6 [2] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2011, h. 78 [3] Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, h. 7 [4] M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Banjarmasin Antasari Press, 2006, h. 88 [5] Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 125 [6] Ibid., 126 [7] Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta Zikrul Hakim, 2008, h. 40 [8] M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, [9] Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, [13] Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta UII Press Yogyakarta, 2008, [14] Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, [15] Ibid., h. 43-44 [16] Arwin Harahap, Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil serta Hubungannya Terhadap Pengembangan Wilayah, Diakses pada hari sabtu 26 oktober 2013, pukul wita. [18] M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Yogyakarta Ekonisi, 2008, h. 124-125 [20] Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, h. 48 [21] ICMI adalah Ikatan Cendekiawan Musllim Indonesia. ICMI adalah organisasi yang menghimpun cendekiawan muslim Diakses pada 21 september 2013, pukul wita. [22] Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Hot news >> Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Itulah alasan kenapa materi bank syariah ini sangat penting dan menarik untuk dipelajari sehingga kamu juga memiliki wawasan yang luas tentang perbankan syariah. Pada artikel ini, kamu akan diberikan penjelasan lengkap, mulai dari pengertian bank syariah, jenis, kegiatan usaha, fungsi, tujuan, prinsip, contoh produk, hingga daftar bank syariah di Indonesia. Baca juga 5 Produk Investasi Syariah Terbaik untuk Pemula Contents1 Apa yang Dimaksud Bank Syariah?2 Jenis Bank Syariah3 Kegiatan Usaha Bank 1. Bank Umum Syariah BUS 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS 3. Unit Usaha Syariah UUS4 Fungsi Bank Syariah5 Tujuan Bank Syariah6 Prinsip Bank Syariah7 Contoh Produk Bank Syariah8 Contoh Bank Syariah9 Simpulan10 Referensi Apa yang Dimaksud Bank Syariah? Definisi bank syariah telah banyak diungkapkan termasuk menurut para ahli dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah UUS, mencakup di dalamnya kelembagaan, kegiatan usaha/bisnis, serta cara & proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Kemudian, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usaha bisnis berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Jenis Bank Syariah Berdasarkan pengertian bank syariah yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa bank syariah terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Bank Umum Syariah BUS, yaitu jenis bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS, yaitu jenis bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi, dari dua jenis bank syariah tersebut dapat dilihat perbedaannya yang terletak pada penyediaan jasa lalu lintas pembayaran di mana BUS menyediakannya sedangkan BPRS tidak. Kegiatan Usaha Bank Syariah Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bank syariah dari segi jenisnya terdiri dari BUS dan BPRS. Sedangkan berdasarkan kegiatan usaha bisnis, bank syariah dibedakan menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah BUS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS, dan Unit Usaha Syariah UUS. 1. Bank Umum Syariah BUS Setelah memahami pengertian Bank Umum Syariah BUS, lalu apa saja kegiatan usaha yang dilakukan BUS? Singkatnya, semua kegiatan usaha Bank Umum Syariah harus berlandaskan Prinsip Syariah. Untuk lebih detail, berikut penjabarannya. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya. Investasi Deposito, Tabungan, atu bentuk lainnya. Menyalurkan dana dalam bentuk Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lainnya. Pembiayaan dengan Akad murabahah, salam, istishna’, atau Akad lainnya. Pembiayaan dengan Akad qardh atau Akad lainnya. Penyewaan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli berbentuk ijarah muntahiya bittamlik atau bentuk Akad lainnya. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lainnya. Melakukan bisnis kartu debit dan/atau kartu pembiayaan. Membeli, menjual, atau menjamin sendiri atas risiko surat berharga dari pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata real berdasarkan Prinsip Syariah, seperti menggunakan Akad ijarah, Akad musyarakah, Akad mudharabah, Akad murabahah, Akad kafalah, atau Akad hawalah. Membeli surat berharga efek berdasarkan Prinsip Syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia BI. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga efek dan melakukan perhitungan dengan pihak dan/atau antarpihak ketiga. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain dengan Akad tertentu. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga efek. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat dengan memakai Akad wakalah. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi. Melakukan aktivitas lainnya yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang menggunakan Prinsip Syariah dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Sebelumnya telah dijelaskan terkait pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Selanjutnya, apa saja yang menjadi kegiatan usaha BPRS? Berikut penjelasannya. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lainnya. Investasi Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lainnya. Menyalurkan dana dalam bentuk Pembiayaan bagi hasil dengan Akad mudharabah atau Akad musyarakah. Pembiayaan dengan Akad murabahah, salam, atau istishna’. Pembiayaan dengan Akad qardh. Pembiayaan penyewaan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dengan menggunakan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Pengambilalihan utang dengan Akad hawalah. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan sesuai Akad wadi’ah atau dalam bentuk investasi sesuai Akad mudharabah dan/atau Akad lain. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah via rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS yang ada di Bank Umum Syariah BUS, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah UUS. Menyediakan produk dan/atau melakukan bisnis Bank Syariah lainnya yang berlandaskan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dan persetujuan Bank Indonesia BI. 3. Unit Usaha Syariah UUS Dalam kegiatan usaha perbankan syariah, juga dikenal Unit Usaha Syariah UUS. Menurut UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, pengertian Unit Usaha Syariah atau UUS adalah suatu unit kerja dari kantor pusat head office Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang branch office dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu KCP syariah dan/atau unit syariah. Lalu, apa saja kegiatan usaha Unit Usaha Syariah UUS? Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya. Investasi Deposito, Tabungan, atu bentuk lainnya. Menyalurkan dana dalam bentuk Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lainnya. Pembiayaan dengan Akad murabahah, salam, istishna’, atau Akad lainnya. Pembiayaan dengan Akad qardh atau Akad lainnya. Penyewaan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli berbentuk ijarah muntahiya bittamlik atau bentuk Akad lainnya. Melakukan pengambilalihan utang dengan menggunakan Akad hawalah atau Akad lain. Melakukan kegiatan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan. Membeli dan menjual surat berharga efek pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata real sesuai Prinsip Syariah, seperti menggunakan Akad ijarah, Akad musyarakah, Akad mudharabah, Akad murabahah, Akad kafalah, atau Akad hawalah. Membeli surat berharga efek yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang berlandaskan Prinsip Syariah. Menerima pembayaran payment dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan bersama dengan pihak ketiga dan/atau antarpihak ketiga yang berdasarkan Prinsip Syariah. Apa fungsi bank syariah? Masih mengacu pada Undang-Undang UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 4, Bank Syariah BUS dan BPRS dan Unit Usaha Syariah UUS menjalankan fungsi sebagai berikut Wajib menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dapat menjalankan fungsi sosial yang disalurkan dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima uang/dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain, serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang serta menyalurkannya kepada nazhir atau pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf wakif. Pelaksanaan fungsi sosial seperti yang tertera pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Bank Syariah Setelah memahami fungsinya, lalu apa tujuan bank syariah? Berdasarkan Undang-Undang UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 3, perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional negara untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat rakyat. Prinsip Bank Syariah Sebenarnya prinsip bank syariah hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Ya, bank syariah pasti menggunakan Prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya. Menurut Undang-Undang UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 1, yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah suatu prinsip hukum Islam dalam aktivitas perbankan, dengan berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Contoh Produk Bank Syariah Pada awalnya, Majelis Ulama Indonesia MUI bersama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pengusaha Muslim untuk membentuk bank syariah di Indonesia, tepatnya pada 1991. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat, sehingga Bank Muamalat dijadikan sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, dan melakukan kegiatan operasional pada 1 Mei 1992. Dengan perkembangan zaman, produk bank syariah hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Setidaknya, ada tiga jenis produk utama bank syariah, yaitu Penghimpunan Dana Simpanan Wadiah, seperti Giro Yad Dhamanah dan Tabungan Investasi Mudharabah, seperti Tabungan dan Deposito Penyaluran Dana Equity Financing Kerja Sama Sistem Bagi Hasil dengan akad Mudharabah penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk bisnis tertentu, dengan sistem perjanjian Muthlaqah Tidak Bersyarat dan Muqayyadah Bersyarat Musyarakah usaha kemitraan dari dua pihak atau lebih Debt Financing Kerja Sama Sistem Jual Beli dengan akad Murabahah antar bank dengan nasabah Salam barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari Istishna barang pesanan dengan spesifikasi tertentu Layanan Jasa Perbankan Wakalah melibatkan pemberi kuasa dengan penerima kuasa, seperti transfer uang, penagihan utang melalui kliring atau inkaso cek, giro, wesel, dan lainnya Kafalah pemberian jaminan kepada penerima jaminan di mana penjamin bertanggung jawab sepenuhnya kepada penerima jaminan Hawalah pengalihan utang dari suatu pihak ke pihak lain yang menanggungnya Rahn penyerahan barang aset dari nasabah kepada bank sebagai jaminan untuk utang Qardh akad pinjaman kepada nasabah yang kemudian bertanggung jawab untuk mengembalikan dana yang dipinjam pada waktu yang disepakati Sharf terkait transaksi jual beli valuta asing valas dengan kesepakatan harga tertentu Contoh Bank Syariah Ada banyak sekali bank syariah di Indonesia, baik bank syariah yang berstatus perusahaan privat tertutup maupun bank syariah yang berstatus perusahaan terbuka tbk atau go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI. Nah, contoh bank syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut PT Bank Muamalat Tbk PT Bank BRI Syariah Tbk PT Bank BTPN Syariah Tbk PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk PT Bank BCA Syariah PT Bank Syariah Mandiri PT Bank BNI Syariah PT Bank Mega Syariah PT Bank Syariah Bukopin PT Bank BJB Syariah Simpulan Itulah materi atau penjelasan lengkap tentang bank syariah, mulai dari pengertian bank syariah, jenis-jenis bank syariah, kegiatan usaha, fungsi, tujuan, prinsip, contoh produk/instrumen, dan contoh bank syariah di Indonesia. Semoga informasi tentang bank syariah ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi. Jika bermanfaat, mohon share artikel ini, ya. Terima kasih. Referensi Penting Mohon mencantumkan sumber jika mengutip sebagian atau seluruh isi artikel. Tag materi bank syariah pengertian, jenis, kegiatan usaha, fungsi, tujuan, manfaat, prinsip, contoh produk dan instrumen, dan contoh bank syariah di Indonesia. Hot news >>

contoh bank pembiayaan rakyat syariah